Angka pengangguran di Kota Yogyakarta menjadi sorotan setelah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mencatat sebanyak 2.323 jiwa tidak memiliki pekerjaan pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa kelompok lulusan SMK mendominasi jumlah tersebut, diikuti oleh jenjang pendidikan lainnya.
Secara rinci, dari total pengangguran yang tercatat, 765 orang merupakan lulusan SMK, 624 orang berasal dari SMA, 141 orang bergelar sarjana (S1), 66 orang dengan diploma (D3), dan 2 orang berpendidikan magister (S2). “Angka pengangguran di Kota Yogyakarta terbanyak [adalah] lulusan SMK,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Erna Nur Setyaningsih, pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Menurut Erna, tingginya angka pengangguran di Yogyakarta dipicu oleh beberapa faktor kunci. Salah satu yang paling menonjol adalah minimnya akses informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Selain itu, kompetensi lulusan dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, ditambah dengan kurangnya konektivitas yang erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri.
Menyikapi permasalahan ini, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta terus menggencarkan berbagai upaya pembenahan. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK), sebuah forum yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan calon tenaga kerja, khususnya bagi para lulusan SMK.
Tidak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja juga proaktif menurunkan tim bimbingan jabatan khusus bagi lulusan SMK. Program ini melibatkan perwakilan dari pengusaha sebagai mentor, yang bertujuan untuk menyiapkan dan menyambungkan langsung para lulusan dengan dunia usaha dan industri, sehingga mereka lebih siap memasuki pasar kerja.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerapkan kebijakan lain yang komprehensif untuk mengatasi persoalan pengangguran. Kebijakan tersebut mencakup penempatan tenaga kerja melalui skema Angkatan Kerja Lokal Antar Daerah (AKAD) dan Antar Negara (AKAN). Selain itu, terdapat program tenaga kerja mandiri (TKM), padat karya Infrastruktur, serta pelatihan kompetensi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menyediakan layanan bursa kerja daring melalui laman resminya, yang memudahkan pencari kerja mengakses informasi lowongan kerja.
Untuk menghadapi tantangan pengangguran secara lebih mendalam, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengimbau perguruan tinggi untuk memanfaatkan data-data yang dimiliki pemerintah kota sebagai bahan riset. “Dengan melibatkan perguruan tinggi, data pengangguran bisa dihidupkan sebagai bahan riset untuk mencari solusi,” pungkasnya, menunjukkan harapan akan sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan ini.