PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius untuk penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Angka ini menandakan kenaikan signifikan dibandingkan proyeksi penerimaan negara pada tahun berjalan, 2025, yang diperkirakan hanya sebesar Rp 2.865,5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa target penerimaan APBN 2026 ini mencerminkan kenaikan sebesar 9,8 persen. Dalam konferensi pers terkait Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dan nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025, ia menekankan, “Ini suatu target yang cukup besar, kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi.” Pernyataan ini menggarisbawahi upaya keras yang dibutuhkan untuk mencapai proyeksi tersebut.
Kontrasnya, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pertumbuhan pendapatan negara pada tahun ini, 2025, justru diproyeksikan lebih rendah, yakni hanya sekitar 0,5 persen. Data yang dipaparkan lebih lanjut menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi: penerimaan negara pada 2023 tumbuh 5,6 persen dibandingkan 2022, namun melambat menjadi 2,4 persen pada 2024 dibandingkan 2023.
Untuk mencapai target penerimaan yang signifikan pada 2026, pemerintah bertekad melakukan reformasi komprehensif di sektor pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sektor pajak, fokus utama adalah peningkatan pemanfaatan sistem Coretax serta penguatan sinergi pertukaran data antar kementerian dan lembaga. Sementara itu, di bidang bea cukai, pemerintah akan melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) dan berencana melakukan ekstensifikasi, yaitu penambahan jenis barang kena cukai (BKC).
Paralel dengan target penerimaan, Presiden Prabowo Subianto turut mengumumkan postur rancangan APBN 2026 dalam sidang paripurna DPR. Belanja negara dialokasikan pada angka Rp 3.786,5 triliun, sebuah komponen krusial dalam struktur anggaran.
Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp 638,8 triliun, atau sekitar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus menjaga efisiensi anggaran. “Pemerintah yang saya pimpin berjanji, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” tegasnya, menunjukkan prioritas pada pengelolaan fiskal yang hati-hati.