MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian atau lembaga untuk memperbaiki serapan anggaran. Pasalnya, penyerapan anggaran sejumlah K/L tercatat masih di bawah 50 persen hingga akhir September 2025.
Purbaya mengatakan K/L masih memiliki waktu 16 hari untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. “Kalau nggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kami akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Kementerian Keuangan mencatat di antara 15 K/L dengan anggaran besar, ada tiga yang penyerapannya masih di bawah 50 persen. Tiga kementerian atau lembaga itu adalah Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.
Penyerapan anggaran BGN per akhir September tercatat sebesar Rp 19,7 triliun atau setara 16,9 persen dari outlook sebesar Rp 116,6 triliun. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum baru menyerap anggaran sebesar Rp 41,3 triliun atau setara 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertanian baru menyerap Rp 9 triliun atau setara 32,8 persen dari outlook Rp 27,3 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membelanjakan Rp 1.292,7 triliun sampai akhir tahun atau dalam tiga bulan ke depan. Sampai dengan akhir September 2025, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.589,9 triliun atau setara 59,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.663,4 triliun.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 800,9 triliun atau setara 62,8 persen dari outlook Rp Rp 1.275,6 triliun. Kemudian realisasi belanja non K/L tercatat sebesar Rp 789 triliun atau setara 56,8 persen dari outlook Rp 1.387,8 triliun.
“Di tiga bulan terakhir, kami melihat perlunya percepatan belanja Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan untuk mencapai outlook,” kata Suahasil. Menurut dia, percepatan belanja penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pilihan Editor: Alasan Bos BGN Mengembalikan Anggaran Rp 70 Triliun ke Prabowo