KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki resiliensi yang kuat di tengah gempuran perlambatan ekonomi global. Keyakinan ini sejalan dengan proyeksi dari World Economic Outlook edisi Juli 2025 yang menyoroti potensi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,8 persen.
Angka ini merupakan revisi positif dibandingkan proyeksi IMF pada bulan April lalu, yang memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Revisi ke atas menjadi 4,8 persen ini, menurut Mahendra, memberikan optimisme baru dalam meningkatkan daya saing Indonesia dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
Lebih lanjut, Mahendra memaparkan data pertumbuhan ekonomi versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka 5,12 persen *year on year* pada kuartal kedua 2025. “Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik,” ujar Mahendra dalam agenda Risk & Governance Summit 2025 di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Tidak hanya itu, lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) juga mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan *outlook stable*. Mahendra menjelaskan bahwa hal ini mencerminkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia, didukung oleh kondisi fiskal dan sektor keuangan yang solid.
Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Mahendra menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang andal dalam sektor jasa keuangan dan lembaga pemerintahan. Ia berpendapat bahwa penguatan ekosistem yang sehat, inklusif, dan kompetitif akan sangat mendukung ekonomi berkelanjutan. “Ini menjadi semakin krusial dalam menopang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia melalui Business Ready atau B-Ready Index yang dirilis tahun lalu. Menurutnya, skor keseluruhan Indonesia yang masih rendah dapat menjadi penghambat bagi perkembangan iklim usaha di dalam negeri.
Sophia menjelaskan bahwa skor Indonesia dalam laporan Bank Dunia tersebut masih berada di bawah rata-rata global. “Indonesia menghadapi tantangan tersendiri terkait *governance*,” kata Sophia dalam agenda yang sama. Ia menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh berbagai tantangan struktural dalam penanaman modal dan usaha layanan keuangan di Indonesia.
OJK, kata Sophia, terus meningkatkan pengawasan atas pentingnya tata kelola yang baik untuk mengawal perkembangan iklim berusaha. “Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam efisiensi layanan publik, akses ke layanan keuangan dan regulasi bisnis yang menjadi fokus perbaikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” pungkas Sophia.