Minyak Goreng Langka
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, memberikan tanggapan atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti isu kelangkaan minyak goreng yang pernah melanda beberapa waktu lalu. Menurut Eddy, sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng pada tahun 2022 bukan disebabkan oleh ketiadaan stok, melainkan murni akibat kesalahan fundamental dalam kebijakan harga dan strategi distribusinya.
“Bukan langka, tetapi waktu itu yang kami lihat ada miss di policy-nya. Pada 2022, minyak goreng dijual dengan harga murah, sementara harga bahan bakunya justru lebih mahal dari harga jual,” terang Eddy kepada Tempo, saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Agustus 2025. Ia menjelaskan, harga minyak goreng di pasaran kala itu dipatok sekitar Rp 14 ribu, padahal biaya produksinya telah mencapai Rp 17 ribu. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya distribusi minyak goreng ke pasar-pasar tradisional, sementara pengiriman ke supermarket justru meningkat. “Akibatnya, barang ini tidak sampai satu jam sudah langsung habis. Begitulah keadaannya dulu,” tambahnya.
Isu kelangkaan minyak goreng ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memaparkan fenomena tersebut dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Senayan, Jakarta, hari ini. Prabowo menyatakan keheranannya atas kejadian tersebut, bahkan mengklaim adanya manipulasi keadaan yang sengaja menciptakan ketiadaan komoditas esensial ini di pasaran.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kelangkaan ini sangat tidak masuk akal, mengingat Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, bahan baku utama pembuatan minyak goreng. “Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia, pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat,” ujarnya dalam pidato. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyoroti bahwa kelangkaan minyak goreng ini berlangsung berbulan-bulan, padahal pemerintah telah menggelontorkan berbagai subsidi untuk menyokong sektor perkebunan sawit demi memenuhi kebutuhan pangan domestik, seperti subsidi pupuk, alat pertanian, dan pestisida. Namun, ia menyayangkan bahwa “harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat kita.”
Prabowo mengklaim bahwa salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng ini adalah distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Distorsi ini dianggap menyimpang karena tidak selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait sistem ekonomi nasional. “Ada penyimpangan. Sistem ekonomi yang diamanatkan telah kita abaikan,” tegas Prabowo.
Di sisi lain, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, sempat menjelaskan bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh peningkatan minat konsumen. “MinyaKita sekarang menjadi tren,” ujarnya di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2022. Zulhas, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan di pemerintahan saat ini, juga menyebut adanya perubahan bentuk kemasan dari MinyaKita yang lebih menarik perhatian pembeli. Ketersediaan MinyaKita di toko retail modern pun turut memicu peningkatan peminat, sehingga komoditas ini menjadi langka di pasaran. “Jadi semua orang, ibu-ibu dan lainnya itu carinya MinyaKita. Padahal kan jatahnya 300 ribu ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang,” pungkas Zulhas, memberikan perspektif lain mengenai dinamika pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan.