Pinjam Indonesia – JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologinya, Ahmad Iman Syukri, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap usulan publik agar Presiden terpilih Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas terkait kepemilikan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA).
Menurut Iman Syukri, pengambilalihan mayoritas saham BCA ini menjadi sebuah keharusan yang mendesak, terutama mengingat adanya dugaan kuat indikasi rekayasa dalam proses akuisisinya di masa lampau. “Pengambilalihan harus sesegera mungkin dilakukan untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Iman, menggarisbawahi komitmen PKB untuk mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam merebut kembali 51 persen saham BCA. Ia menambahkan, “Langkah ini krusial demi menjaga keuangan negara dari potensi kerugian berkelanjutan dan mencegah bangsa ini terus dipermainkan.”
Iman Syukri lebih lanjut menjelaskan bahwa rencana pengambilalihan saham BCA ini tidak akan membebani anggaran negara dengan dana tambahan atau suntikan modal baru. Ia menegaskan bahwa pemerintah sejatinya telah memiliki kepemilikan 51 persen saham BCA, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari megaproyek Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Pemerintah telah menyuntikkan dana ke BCA melalui skema BLBI. Saham mayoritas yang seharusnya menjadi milik pemerintah inilah yang kini harus diambil kembali,” jelas Iman, menyoroti aspek historis dan kepemilikan yang sah.
Anggota Komisi XIII DPR RI periode 2024-2029 ini sangat berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bersedia membongkar tabir di balik dugaan rekayasa akuisisi 51 persen saham BCA. Iman meyakini bahwa, “Jika Presiden Prabowo bersedia menuntaskan persoalan ini, maka tantangan keuangan negara yang saat ini menghadapi kendala dapat teratasi secara signifikan.” Iman menilai bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang “out of the box”, sebuah gagasan yang diyakininya telah dimiliki oleh Presiden Prabowo.
Iman Syukri juga mengingatkan bahwa dana yang disuntikkan pemerintah melalui program BLBI sesungguhnya adalah dana yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, stagnansi dalam penegakan hukum terhadap dugaan skandal BLBI-BCA ini berpotensi serius merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini. “Integritas dan kepercayaan masyarakat adalah aset tak ternilai yang harus dijaga,” pungkas Iman. (*/Pinjam Indonesia)