PRESIDEN Prabowo Subianto mengumumkan kabar optimis terkait perekonomian Indonesia, menyoroti peningkatan signifikan dalam realisasi investasi di semester I 2025. Capaian ini disebut sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang substansial, mencapai 1,2 juta orang.
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, Prabowo memaparkan data impresif tersebut. “Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester I 2025 telah mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu,” ujarnya, menegaskan kemampuan Indonesia untuk menarik modal di tengah ketidakpastian global.
Kepala negara lebih lanjut menyampaikan bahwa angka investasi tersebut telah berhasil memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Keberhasilan ini juga diiringi dengan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang.
Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) turut memperkuat klaim ini. BPKM mencatat bahwa total investasi sepanjang semester I 2025 telah mencapai hampir 50 persen dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp 1.905,6 triliun. Secara kumulatif, investasi yang masuk berhasil menyerap 1,25 juta tenaga kerja Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2025, sedikit di atas angka yang disebutkan Presiden.
Meskipun demikian, ada pandangan yang menyoroti perlunya keseimbangan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani, sebelumnya mengapresiasi tingginya realisasi investasi yang masuk, namun menekankan pentingnya memastikan investasi tersebut selaras dengan penciptaan lapangan kerja yang riil. Kekhawatiran ini muncul mengingat Indonesia tengah menghadapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, serta masuknya sekitar 2-3 juta pencari kerja baru ke bursa setiap tahun.
Situasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara jumlah investasi yang masuk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Shinta menyebutkan bahwa jika kesenjangan ini dibiarkan, dampaknya adalah semakin banyak pekerja yang terpaksa beralih ke sektor informal.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mengonfirmasi tren ini, menunjukkan peningkatan proporsi pekerja informal menjadi sekitar 86,58 juta orang, atau 59,40 persen dari total penduduk bekerja. Oleh karena itu, Kadin terus mendorong agar setiap investasi yang masuk ke Indonesia dapat memberikan dampak yang lebih besar dan langsung terhadap pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas.
Kebutuhan mendesak akan penciptaan lapangan kerja ini diperkuat oleh data pemerintah yang menunjukkan lonjakan kasus PHK sebesar 32 persen pada paruh awal tahun 2025. Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, tercatat 150 ribu kasus PHK sepanjang Januari-Juni 2025, dengan 100 ribu di antaranya telah mengajukan klaim jaminan.