Geopolitik Memanas, APBN Aman? Kemenkeu Jamin Bansos Tetap Cair!

JAKARTA,  – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen kuatnya untuk melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp503 triliun. Kepastian vital ini disampaikan di tengah dinamika dan eskalasi geopolitik global yang terus berkembang, menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan secara rinci bahwa paket perlinsos yang telah dianggarkan tersebut akan tetap dilaksanakan. “Kalau kita bicara perlinsos, tadi besarnya adalah Rp503 triliun yang sudah dianggarkan di dalam APBN 2025,” ujar Febrio di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/6/2025), mengutip laporan jurnalis KompasTV. Dana sebesar ini dipastikan akan dieksekusi untuk mempercepat berbagai program pemerintah pada semester II tahun 2025.

Febrio juga menyoroti besarnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang mencapai Rp3.621 triliun. Menurutnya, percepatan eksekusi APBN ini memiliki peran krusial untuk memastikan program-program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dapat terealisasi dengan lebih cepat dan efektif, mendukung visi pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Febrio turut meyakinkan publik mengenai kondisi keuangan negara yang berada dalam posisi aman dan terkendali untuk mendukung percepatan realisasi program-program strategis tersebut. “APBN kita aman, kita melihat trajektori dari yang kemarin sudah kita laporkan kan sampai bulan Mei ya, itu kita lihat cukup terkendali,” tegasnya. Meskipun mengakui adanya tekanan pada sisi penerimaan negara, Kemenkeu telah mulai mengoptimalkan eksekusi belanja, yang berdampak pada defisit anggaran yang tetap terkendali.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Kemenkeu berencana melaporkan trajektori keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat. Febrio menambahkan bahwa laporan ini akan disampaikan kepada DPR pada 8 Juli mendatang, dalam sebuah acara yang dikenal sebagai laporan semester. Di kesempatan tersebut, Kemenkeu akan memaparkan data keuangan per semester I tahun 2025 dan juga menyajikan outlook atau proyeksi keuangan hingga akhir tahun.

Tanda BSU Tahap 2 Rp600 Ribu Siap Cair, Cek Status Verifikasi di Situs Resmi dan Aplikasi JMO

Mengenai program perlinsos yang lebih spesifik, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan penebalan bantuan sosial (bansos), Febrio mengklarifikasi bahwa stimulus ini bersifat sementara atau one time, hanya berlaku untuk periode Juni dan Juli. Namun, ia menekankan bahwa program perlinsos reguler yang menjadi pilar utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Perlinsos yang sudah ada itu tetap berlanjut. Untuk stimulus BSU itu one time. Untuk penebalan bansos itu juga one time untuk Juni dan Juli, tetapi kita punya program perlinsos yang besar yaitu sebesar Rp503 triliun yang tadi sudah kita anggarkan di APBN,” pungkasnya, menegaskan kembali komitmen jangka panjang pemerintah terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Table of Contents

Ringkasan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen kuatnya untuk melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp503 triliun yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan dana ini akan dieksekusi di tengah dinamika geopolitik global. Kemenkeu juga meyakinkan bahwa kondisi keuangan negara aman dan terkendali, meskipun mengakui adanya tekanan pada sisi penerimaan negara.

Anggaran perlinsos ini merupakan bagian dari total APBN Indonesia yang mencapai Rp3.621 triliun, bertujuan untuk mempercepat realisasi program pemerintah dan presiden terpilih. Meskipun stimulus seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan penebalan bantuan sosial bersifat sementara untuk Juni dan Juli, program perlinsos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetap berjalan sesuai jadwal. Kemenkeu berencana melaporkan trajektori keuangan negara secara transparan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Juli mendatang.

Scroll to Top