PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menyampaikan hingga September 2025, dana pemerintah yang telah disalurkan mencapai Rp 10,5 triliun. BTN menerima kucuran dana Rp 25 triliun usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan kas negara sebesar Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan demikian, BTN telah menyalurkan 42 persen dari kas negara yang ditempatkan di bank tersebut.
Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, penyaluran dana yang telah di-reimburse baru mencapai Rp 4,5 triliun. “Tadi sudah saya laporkan ke Menteri Keuangan, karena kami mau merapikan datanya dulu baru kami reimburse sisanya di bulan ini,” kata Nixon ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Nixon menargetkan seluruh dana pemerintah akan tersalurkan pada November 2025. Dia menyebutkan bahwa porsi penyaluran kredit paling besar adalah kredit konsumer, terutama untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Menurut Nixon, rata-rata kredit yang disalurkan BTN selama ini adalah sebesar Rp 10 triliun dalam sebulan.
Nixon juga membeberkan alasan penyaluran kredit BTN tidak secepat bank-bank lainnya. Adapun sejauh ini, Bank Mandiri telah menyalurkan 74 persen kas pemerintah, disusul BRI 62 persen, BSI 55 persen, dan BNI 50 persen. Menurut Nixon, hal ini dikarenakan jumlah kredit korporasi BTN tidak sebanyak bank lain. “Kami (kredit) korporasinya tidak sebanyak mereka,” kata Nixon.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BTN telah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah. Purbaya menyebut dia akan berkunjung ke kantor BTN bersama Danantara dalam waktu dekat. Kunjungan ini dalam rangka mengecek progres penyaluran kas negara. Sebelumnya, Purbaya juga telah melakukan inspeksi ke BNI dan Bank Mandiri.
Purbaya juga membuka opsi untuk memindahkan dana dari BTN. “Kalau dia (BTN) nggak bisa serap, ya, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” ucap Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senin, 13 Oktober 2025.
Pilihan Editor: Efektifkah Mengguyur Bank Rp 200 Triliun buat Menggenjot Ekonomi